Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Terkait BLUD dalam arah kebijakan yang diatur dalam UU HKPD dan RPP KUPDRD dijelaskan bahwa pendapatan yang diterima atas layanan BLUD yang selama ini ditetapkan sebagai bagian dari Lain-Lain PAD akan berpindah menjadi bagian dari penerimaan retribusi sesuai dengan layanan yang diberikan oleh BLUD, namun fleksibilitas pemanfaatan atas penerimaan pendapatan masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang BLUD. Bagaimana status pelayanan kesehatan berstatus BLUD? apakah termasuk dalam retribusi atau masih mengacu pada peraturan yang saat ini berlaku? Apakah rincian objek dan tarif BLUD di masukkan di perda atau tidak?

Created On12 September 2023

byChoirul Rizal

Table of Contents

Sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD:
1. Pelayanan yang disediakan oleh BLUD dan merupakan objek Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Jasa Usaha dicatat sebagai Retribusi Daerah. Hal ini juga termasuk atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh BLUD.
2. Objek dan rincian objek atas pelayanan dimaksud diatur dalam Perda PDRD.
3. Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD diatur
dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda serta detail rincian objek yang diatur dalam Perkada dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan PerUUan yang lebih tinggi, tidak menghambat iklim investasi di daerah, dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
5. Perkada yang mengatur mengenai penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang disediakan oleh BLUD disampaikan kepada Menkeu, Mendagri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perkada ditetapkan.