Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443     Call Center: 150420 (Jam Operasional: Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB)

12

Sep2023

Terkait UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, mengenai retribusi izin usaha tertentu, apakan masuk retribusi izin usaha perikanan?

0  
Sesuai Pasal 88 ayat 4 UU Nomor 1 Tahun 2022 Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari: 1. persetujuan bangunan gedung 2. penggunaan tenaga kerja asing dan 3. pengelolaan pertambangan rakyat Jadi Retribusi izin usaha perikanan tidak termasuk sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Adapun atas hasil usaha perikanan oleh pemerintah daerah dapat dipungut Retribusi Jasa ... Read More
12 September 2023Choirul Rizal

12

Sep2023

Nilai pasar mengacu pada apa? Misalnya nilai pasar pada Tukar Menukar itu mengacu pada apa? dan OPD apa yang berhak menentukan nilai pasar sebagai acuan?

0  
Nilai pasar dalam pengenaan BPHTB adalah nilai riil atas suatu transaksi jual beli dan sebagainya yang ditentukan oleh penjual dan pembeli. Adapun sesuai kebutuhan, pemda dapat memastikan kebenaran nilai pasar dimaksud dengan melakukan penilaian. Dalam hal pemda tidak dapat melakukan proses penilaian secara mandiri maka pemda dapat bekerja sama dengan ... Read More
12 September 2023Choirul Rizal

12

Sep2023

Terkait BLUD dalam arah kebijakan yang diatur dalam UU HKPD dan RPP KUPDRD dijelaskan bahwa pendapatan yang diterima atas layanan BLUD yang selama ini ditetapkan sebagai bagian dari Lain-Lain PAD akan berpindah menjadi bagian dari penerimaan retribusi sesuai dengan layanan yang diberikan oleh BLUD, namun fleksibilitas pemanfaatan atas penerimaan pendapatan masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang BLUD. Bagaimana status pelayanan kesehatan berstatus BLUD? apakah termasuk dalam retribusi atau masih mengacu pada peraturan yang saat ini berlaku? Apakah rincian objek dan tarif BLUD di masukkan di perda atau tidak?

0  
Sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD: 1. Pelayanan yang disediakan oleh BLUD dan merupakan objek Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Jasa Usaha dicatat sebagai Retribusi Daerah. Hal ini juga termasuk atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh BLUD. 2. Objek dan rincian objek atas pelayanan dimaksud diatur dalam Perda PDRD. 3. ... Read More
12 September 2023Choirul Rizal

12

Sep2023

Dalam rangka mengoptimalkan jenis penerimaan retribusi pemanfaatan aset daerah, mohon arahan dan petunjuk teknis retribusi pemanfaatan aset daerah. Apakah diperkenankan aset Pemerintah yang selama ini digunakan dalam pelayanan retribusi yang sudah dihapus? misalnya retribusi tera untuk dimanfaatkan sebagai salah satu obyek retribusi pemanfaatan aset daerah. Mohon juga informasi perbedaan rincian obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah uu 28 dengan rincian obyek retribusi pemanfaatan aset daerah uu hkpd dan terdiri dari apa saja atau hanya sebatas ganti nama saja.

0  
Dapat kami sampaikan sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD, pelayanan tera/tera ulang, pengujian kendaraan bermotor, menara telekomunikasi, dan terminal sudah bukan merupakan objek Retribusi, dengan pertimbangan sbb: - Pengurangan pungutan atau rasionalisasi retribusi yaitu utamanya pada jenis Retribusi Jasa Umum yang secara filosofis merupakan pelayanan yang harus ... Read More
12 September 2023Choirul Rizal

12

Sep2023

Untuk pengujian tanah, beton dan aspal pada laboratorium di dinas puprl, apakah bisa di masukan retribusi pemanfaatan aset daerah?

0  
a. Fasilitas laboratorium berupa bangunan dan/atau peralatan laboratorium milik Pemda dapat disewakan kepada masyarakat umum sepanjang telah dilakukan pemenuhan tugas dan fungsi Pemda terkait laboratorium tersebut dan/atau dalam rangka optimalisasi. Meskipun demikian pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan dan kesiapan laboratorium untuk memenuhi kewajiban pelayanan Pemda terlebih dahulu sebelum melakukan penyewaan ... Read More
12 September 2023Choirul Rizal

12

Sep2023

Apakah tarif pelayanan blud harus ditetapkan di perda pajak dan retribusi?

0  
Sesuai Pasal 94 UU HKPD dan Pasal 26 PP 35/2023 tentang KUPDRD, tarif Retribusi ditetapkan dalam Perda PDRD dan menjadi dasar pemungutan. Namun, untuk mendukung fleksibilitas atas pelayanan yang disediakan oleh BLUD, Pasal 27 dan 34 PP KUPDRD memberikan fleksibilitas yaitu Pemda dapat melakukan penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada ... Read More
12 September 2023Choirul Rizal

12

Sep2023

Reklame Caleg apakah dapat di pungut dengan Pajak Reklame?

0  
Sesuai dengan Pasal 60 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet televisi radio warta harian warta mingguan warta bulanan dan sejenisnya b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi ... Read More
12 September 2023Choirul Rizal