Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan hibah dan sesuai diktum Keempatbelas KMK 23/2020 diatur bahwa setelah program Hibah Pariwisata TA 2020 berakhir, daerah menyampaikan: 1. laporan penggunaan hibah pariwisata 2. rekap SP2D kepada Dir. DTK, DJPK dengan tembusan Kemenparekraf paling lambat 28 Februari 2021 *Hardcopy dikirimkan ke alamat:* DIREKTUR DANA TRANSFER KHUSUS, DJPK - KEMENKEU JL. DR. WAHIDIN ... Read More

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan ... Read More

Mendanai urusan yang menjadi kewenangan Pemda untuk mendukung prioritas nasional. Penyaluran hibah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja. Penilaian capaian kinerja kegiatan oleh K/L selaku executing agency.

Penerimaan Dalam Negeri Pinjaman Luar Negeri; dan/atau Hibah Luar Negeri.

Penerimaan Dalam Negeri (Rupiah Murni) yang dihibahkan mendanai: a. urusan Pemerintah Daerah atau peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah; b. sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD; c. kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh ... Read More

Untuk mendapatkan hibah, Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Kementerian Teknis Pengelola Hibah. Terhadap Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tersebut, akan dilakukan seleksi. Berdasarkan hasil seleksi, Kementerian Teknis mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan terkait besaran hibah dan daftar penerima hibah. Menteri Keuangan berdasarkan usulan yang dimaksud, menerbitkan Surat ... Read More