Dalam rangka penyebarluasan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Dana Desa, baik pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun para pihak yang terlibat dalam pendampingan, pembinaan dan pengawasan dana desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan Diseminasi Dana Desa. Februari lalu, tepatnya pada tanggal 21-23 Februari 2018, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan ... Read More
18
Apr2018
17
Apr2018
Sumatera Barat, 7-8 Februari 2018
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terus menyebarkan semangat program padat karya tunai atau cash for work dalam pengelolaan Dana Desa kepada pemerintah daerah. Pada tanggal 7 dan 8 Februari 2018 lalu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kembali mengadakan Diseminasi Dana Desa di Tanah Minang, Sumatera Barat. Terdapat tiga ... Read More
11
Apr2018
Sehubungan dengan telah ditetapkannya PMK No.226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dan PMK No.199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, DJPK akan menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan ... Read More
04
Apr2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
27
Mar2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More