(Dari kiri ke kanan: Ibu Ria Sartika Azahari, Direktur EPIKD; Bapak Ubaidi Socheh Hamidi, Direktur PTNDP; Bapak Lisbon Sirait, Direktur PKKD; Bapak Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Perimbangan Keuangan; Bapak Putut Hari Satyaka, Direktur Dana Perimbangan, serta Bapak Rukijo, Sesditjen PK)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja seluruh pejabat dan pegawai (Kemenkeu-Two hingga Kemenkeu-Five) pada Selasa, 31 Januari 2017 bertempat di Aula Nagara Dana Rakca. Sebelumnya, telah dilaksanakan penandatanganan kontrak kinerja antara Menteri Keuangan dengan seluruh pejabat eselon I (Kemenkeu-Wide dan Kemenkeu-One) di lingkup Kementerian Keuangan pada 27 Januari 2017. Penandatanganan kontrak kinerja tersebut merupakan komitmen pejabat dan pegawai di lingkungan DJPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab untuk mencapai target kinerja.

Untuk tahun 2017 ini, DJPK memiliki 12 Sasaran Strategis yang dijabarkan ke dalam 22 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terdapat 12 IKU yang tidak mengalami perubahan, terdapat 4 IKU yang dihapus, terdapat tambahan 8 IKU baru, serta 2 IKU dilakukan rewording. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan IKU dengan road map transformasi kelembagaan DJPK, kebijakan baru yang diterapkan dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang optimal serta pengendalian mutu yang efektif, serta peningkatan SDM yang kompetitif melalui pelaksanaan program internship dan secondment.

Target capaian kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2017 ini lebih menantang dengan menaikkan beberapa nilai target capaian agar terpacu menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Salah satu target IKU yang ditingkatkan adalah Persentase Daerah yang Memiliki APBD yang Sehat. Target tahun sebelumnya adalah 75%. Untuk tahun ini, targetnya ditingkatkan menjadi 82,27%. Dengan meningkatnya target tersebut, DJPK diharapkan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan jumlah daerah yang mengelola keuangan daerahnya yang baik dan sehat.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai DJPK. Melalui Pakta Integritas tersebut, seluruh pegawai DJPK menyatakan janji bersama dan berkomitmen untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Seluruh insan DJPK diharapkan dapat menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta melaksanakan tugas dan kewajiban yang berkualitas, efektif, dan akuntabel. Optimisme, kerja keras, dan integritas mutlak diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.