Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

View | PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

21 November 2015 / Peraturan / Tags: Peraturan Pemerintah

Share the Post

About the Author

Pengelola

Comments

Comments are closed.

PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Share the Post

About the Author

Pengelola

PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

PP Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PERMEN-KP/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018

PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Comments

PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Share the Post

About the Author

Pengelola

Related Posts

PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

PP Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PERMEN-KP/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018

PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Comments