Untuk menjaga akuntabilitas penyaluran, daerah yang belum menyampaikan laporan atau masih terdapat kekurangan laporan, tidak dilakukan penyaluran sampai dengan dipenuhinya persyaratan penyaluran dengan mempertimbangkan batas akhir penyaluran untuk masing-masing jenis DAK Nonfisik.
Saat ini DJPK sedang melakukan revisi PMK 187 Tahun 2016 yang salah satu pengaturannya mengamanatkan penyampaian laporan sebagai persyaratan ... Read More
21
Mar2017
21
Mar2017
Sebagaimana diketahui bahwa penyaluran Dana BOS TA 2011 dilakukan dari RKUN ke RKUD Kab/Kota. Dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan, terutama adanya keterlambatan dalam penyaluran dari RKUD Kab/Kota ke sekolah, sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat sisa Dana BOS di RKUD. Namun demikian sisa Dana BOS dimaksud tidak dapat diperhitungkan ... Read More
17
Mar2017
Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2016, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran TKDD. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan secara bertahap mulai hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 5 April 2017 di Aula ... Read More
16
Mar2017
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa guna mendukung percepatan pembangunan daerah , Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai perkembangan terbaru kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017 dan Knowledge Sharing keberhasilan daerah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan ekonomi daerah. Acara tersebut ... Read More
14
Mar2017
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai, dapat disampaikan bahwa kewajiban pemerintah daerah dalam menyampaikan rekening Sub-Registry, dapat kami sampaikan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Surat S-312/PK/2017. Surat tersebut dapat diunduh melalui tautan berikut ini.
08
Mar2017
Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Pasal 39 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 187/PMK.07/2016 tentang ... Read More
03
Mar2017
PMK Nomor 18/PMK.07/2017 merupakan amanat pasal 15 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017. PMK ini merupakan pengganti PMK Nomor 93/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai. PMK ini bertujuan untuk 1) mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif; 2) mendorong penyerapan ... Read More