Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
29
Nov2017
29
Nov2017
27
Nov2017
Jakarta-Pada tanggal 23 November 2017, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 876/KMK.07/2017 tentang Kelebihan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.
Latar belakang penerbitan KMK ini adalah adanya kelebihan penyaluran DAK Fisik TA 2016 yang disebabkan karena penyesuaian pagu alokasi DAK Fisik pada APBN Perubahan Tahun ... Read More
10
Nov2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More