Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
12
May2017
Bahan paparan pada kegiatan executive training di Surabaya dapat diunduh melalui tautan berikut.
12 May 2017Humas DJPK
12
May2017
Bahan paparan executive training di Banyuwangi dapat diunduh melalui tautan berikut.
12 May 2017Humas DJPK
12
May2017
Bahan paparan dalam executive training yang diselenggarakan di Bone Bolango dapat diunduh melalui tautan berikut.
12 May 2017Humas DJPK
09
May2017
Terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk menyajikan informasi dan data keuangan daerah, berikut ditampilkan Realisasi APBD 2015, APBD 2016, dan APBD 2017.
Berkas dapat diunduh melalui tautan berikut.
9 May 2017Humas DJPK
04
May2017
4 May 2017TI DJPK
02
May2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
2 May 2017Humas DJPK