Bahwa dalam rangka penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 yang telah dialokasikan dalam UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil ... Read More

Bahwa dalam rangka penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011 serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2010 yang telah dialokasikan dalam APBN TA 2012, perlu menetapkan Peraturan ... Read More

Dalam rangka melaksanakan amanat PP Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan PP Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah, telah ditetapkan Batas Maksimal Defisit Anggaran ... Read More

PMK (terlampir) View | PMK Nomor 131/PMK.07/2012

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 49 PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Berdasarkan peraturan perundangan, Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai kegiatan atau beberapa kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik ... Read More

PMK Nomor 91/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012 View | PMK 91/PMK.07/2012