Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2008 dan pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang ... Read More

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (3) Undang- Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas ... Read More

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 View | PMK Nomor 68/PMK.07/2011

Bahwa sehubungan dengan terdapatnya perubahan atas data rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, perlu kiranya dilakukan perubahan atas alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 View | PMK Nomor 74/PMK.07/2011 View | PMK Nomor 74/PMK.07/2011 Lampiran 1 View | PMK Nomor 74/PMK.07/2011 Lampiran 2 View | ... Read More

Dana Insentif Daerah (DID) telah dialokasikan pada APBN Tahun Anggaran 2011 dalam pos Dana Penyesuaian sebesar RP 1.387,8 miliar yang dialokasikan kepada daerah berprestasi yang memenuhi kriteria tertentu untuk melaksanakan fungsi pendidikan. Kriteria tersebut adalah : kriteria utama, kriteria kinerja, dan batas minimum kelulusan kelulusan kinerja. Kriteria Utama ditetapkan sebagai ... Read More

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi husus Tahun Anggaran 2011 mengalami perubahan. View | PMK Nomor 42/PMK.07/2011