Bahwa dalam rangka penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam perikanan Tahun Anggaran 2009 untuk kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran pendapatan Belanja Negara Tahun Anggran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya ... Read More
14
Jan2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 245/PMK.07/2010 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
View | Peta Kapasitas Fiskal Daerah
View | Lampiran Peta Kapasitas Fiskal Daerah 1
View | Lampiran Peta Kapasitas Fiskal Daerah 2
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
Bahwa dalam rangka penetapan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak ... Read More
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.
View | PMK Nomor ... Read More
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011.
View | PMK Nomor 244/PMK.07/2010
View | Lampiran 1 PMK Nomor 244/PMK.07/2010
View | Lampiran 2 PMK Nomor 244/PMK.07/2010
View | ... Read More
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
Bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau pada tahun berjalan.
View | PMK Nomor 243/PMK.07/2010
View | Lampiran PMK Nomor 243/PMK.07/2010
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan kepada daerah kabupaten dan kota untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Sekolah penerima BOS sebagaimana adalah Sekolah Dasar (SD)/SDLB dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/SMPLB/SMP Terbuka baik Negeri maupun Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alokasi untuk SD dan ... Read More
14 January 2016Pengelola