Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Untuk itu Menteri Keuangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2009.
View | PMK 163 Tahun 2009
12
Jan2016
Dalam rangka penetapan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun 2006, 2007 dan 2008 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 26 Tahun 2009. Untuk itu Menteri ... Read More
12 January 2016Pengelola
12
Jan2016
Dalam rangka melaksanakan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara perlu mengatur penyediaan dan tata cara pengelolaan dana program Nasional penanggulangan kemiskinan diperlukan pendanaan bersama antara Pemerintah Pusat dan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab ... Read More
12 January 2016Pengelola
12
Jan2016
Dalam rangka penetapan Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008 perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008
12 January 2016Pengelola
12
Jan2016
Dalam rangka penetapan Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
12 January 2016Pengelola
12
Jan2016
Dalam rangka penetapan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan Perubahannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang ... Read More
12 January 2016Pengelola
12
Jan2016
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit ... Read More
12 January 2016Pengelola