MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  626 / PMK.02 / 2004 TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA PENYESUAIAN TAHUN ANGGARAN 2005 KEPADA DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebijakan tentang tidak adanya daerah yang menerima Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2005 lebih rendah ... Read More

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN DAERAH PENERIMA DANA PENYESUAIAN MURNI TAHUN ANGGARAN 2006 MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a.     bahwa untuk memenuhi kebijakan tentang tidak adanya daerah provinsi yang menerima DAU Tahun Anggaran 2006 lebih rendah dari pada DAU Tahun Anggaran 2005 ditambah Dana Penyesuaian Murni Tahun Anggaran 2005, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ... Read More

Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2006 dalam pembahasan Rancangan Undang - undang APBN Tahun 2006, Khususnya anggaran belanja untuk daerah antar pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR-RI. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 /PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2006 Menimbang : a.       bahwa sesuai dengan hasil rapat pembahasan Rancangan ... Read More

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah, perlu secara periodik ditetapkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah dalam rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam bentuk Hibah;   View | Permenkeu - 129 - PMK. 02 - 2005 View | Lampiran

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ... Read More

Dalam melaksanakan Pasal 8 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah perlu disusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46 / PMK.02 / 2006 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 dan Pasal 19 ... Read More