PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 147/PMK.07/2006
TENTANG
TATACARA PENERBITAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
DAN PUBLIKASI INFORMASI OBLIGASI DAERAH
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ... Read More
12
Jan2016
Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, maka Menteri Keuangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171.1 tahun 2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009.
View | PMK Nomor 171.1 Tahun 2008
View | Lampiran PMK Nomor 171.1 Tahun 2008
12 January 2016Pengelola
12
Jan2016
Dalam melaksanakan Pasal 34 Ayat (3) huruf b angka (4) dan (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Pasl 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber ... Read More
12 January 2016Pengelola
12
Jan2016
Dalam melaksanakan Pasal 181 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk ... Read More
12 January 2016Pengelola
12
Jan2016
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009.
View | PMK No. 17 Tahun 2009
View | Lampiran PMK No. ... Read More
12 January 2016Pengelola
12
Jan2016
Dalam meningkatkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalarn Pasal 66 A ayat (I) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi ... Read More
12 January 2016Pengelola
12
Jan2016
Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah, perlu untuk mengatur kembali pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
View | PMK No. 21 Tahun 2009
12 January 2016Pengelola