PER-03/PK/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-02/PK/2011 tentang Daftar Daerah yang Mengalami Lebih Salur Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun 2010 dan Tata Cara Perhitungan / Pemotongannya. View | PER-03/PK/2011

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 247/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) transfer Triwulan III ke pemerintah kabupaten/kota telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2011. Namun demikian, masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum menyampaikan ... Read More

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh, penyebutan Nanggroe Aceh Darussalam sudah tidak dipergunakan lagi dan berubah menjadi Aceh; View | SE ... Read More

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 dan pasal 24 PMK Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Daftar Daerah Yang Mengalami Lebih Salur Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun 2010 dan Tata Cara Perhitungan/Pemotongannya. View | PER-02/PK/2011

Yth. Para Gubernur / Bupati / Walikota Di Seluruh Indonesia Dalam rangka percepatan penyampaian informasi keuangan daerah (IKD) dari Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Pemerintah Pusat (Pemerintah) sesuai PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, ... Read More

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213 /PMK.07/2010 ; Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah View | Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213 /PMK.07/2010 ; Nomor 58 Tahun 2010