Dengan ditetapkannya Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2017, terdapat beberapa perubahan (reformulasi) yang fundamental dalam kebijakan penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, antara lain penyempurnaan struktur, penyederhanaan klasifikasi, dan perluasan ruang lingkup, serta reformulasi dan penguatan kebijakan beberapa jenis Transfer ke Daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan Transfer ... Read More

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengalihan kewenangan/urusan dari kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Data gaji PNSD terkait pengalihan tersebut sudah pernah diminta oleh DJPK pada saat kegiatan koordinasi regional pengumpulan data gaji PNSD semester I tahun ... Read More

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja seluruh pejabat dan pegawai (Kemenkeu-Two hingga Kemenkeu-Five) pada Selasa, 31 Januari 2017 bertempat di Aula Nagara Dana Rakca. Sebelumnya, telah dilaksanakan penandatanganan kontrak kinerja antara Menteri Keuangan dengan seluruh pejabat eselon I (Kemenkeu-Wide dan Kemenkeu-One) di lingkup Kementerian Keuangan pada 27 Januari ... Read More

Dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN Perubahan Tahun 2016, Pemerintah telah melakukan pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, antara lain dilaksanakan melalui kebijakan penundaan sebagian DAU, pada bulan September, Oktober, November, dan Desember tahun 2016 untuk 169 daerah dengan jumlah Rp19,4 triliun. Kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ... Read More