Telah ditetapkan alokasi sementara Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2010 dengan mendasarkan pada data alokasi Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan/atau provinsi penghasil tembakau
View | PMK Nomor 159/PMK.07/2010
View | Lampiran PMK Nomor 159/PMK.07/2010
13
Jan2016
Berdasarkan Nomor 06/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010. Sesuai PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, penyaluran DBH SDA dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan SDA tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu perlu ... Read More
13 January 2016Pengelola
13
Jan2016
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, ... Read More
13 January 2016Pengelola
13
Jan2016
Bahwa untuk meningktakan efisiensi pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 / PMK.07/2010.
View | PMK Nomor 126/PMK.07/2010
View | Lampiran PMK Nomor 126/PMK.07/2010
13 January 2016Pengelola
13
Jan2016
Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu ... Read More
13 January 2016Pengelola
13
Jan2016
Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan pengahsilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi ... Read More
13 January 2016Pengelola
13
Jan2016
Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagiGuru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi ... Read More
13 January 2016Pengelola