PMK ini merupakan dasar penerapan sistem terbaru mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah (Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian).

Dalam rangka penetapan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 yang telah dialokasikan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 View | PMK No. 60 ... Read More

Dalam rangka penetapan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008 yang telah dialokasikan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi ... Read More

Dalam rangka penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang telah dialokasikan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2008 View | PMK No. 56 Tahun ... Read More

Dalam rangka penetapan Alokas Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat yang telah dialokasikan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 View ... Read More

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sangsi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau View | PMK 84/PMK.07/2008