MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 346/KMK.07/2001
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa sesuai dengan arah kebijakan TAP MPR Nomor : IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk ... Read More
22
Nov2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 344/KMK.06/2001
TENTANG
PENYALURAN DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor ... Read More
22 November 2015Pengelola
22
Nov2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 343/KMK.06/2001
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH
DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM,
PERTAMBANGAN UMUM SERTA PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2001
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksankan ketentuan pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan dengan Keputusan ... Read More
22 November 2015Pengelola
22
Nov2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 327/KMK.03/2001
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
KANTOR WILAYAH VII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA BARAT
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 sampai dengan tahun 1991 di Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat, yang ... Read More
22 November 2015Pengelola
22
Nov2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 304/KMK.06/2001
TENTANG
IJIN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERASAL DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKWENSI RADIO
PADA DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Departemen ... Read More
22 November 2015Pengelola
22
Nov2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 302/KMK.06/2001
TENTANG
IJIN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSUMBER DARI PELAYANAN JASA PENGUJIAN TIPE KENDARAAN
BERMOTOR PADA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI
KENDARAAN BERMOTOR, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan kelancaranpelaksanaan penggunaan Penerimaan Negara ... Read More
22 November 2015Pengelola
22
Nov2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 301/KMK.06/2001
TENTANG
IJIN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSUMBER DARI BIAYA SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN ALAT/
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PADA DIREKTORAT JENDERAL POS DAN
TELEKOMUNIKASI, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
:
bahwa dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan ... Read More
22 November 2015Pengelola