22

Nov2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  346/KMK.07/2001 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah kebijakan TAP MPR Nomor : IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk ... Read More
22 November 2015Pengelola

22

Nov2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR   344/KMK.06/2001 TENTANG PENYALURAN DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor ... Read More
22 November 2015Pengelola

22

Nov2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 343/KMK.06/2001 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM, PERTAMBANGAN UMUM SERTA PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2001  MENTERI KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksankan ketentuan pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan dengan Keputusan ... Read More
22 November 2015Pengelola

22

Nov2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 327/KMK.03/2001 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH VII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 sampai dengan tahun 1991 di Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat, yang ... Read More
22 November 2015Pengelola

22

Nov2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  :  304/KMK.06/2001 TENTANG IJIN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKWENSI RADIO PADA DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Departemen ... Read More
22 November 2015Pengelola

22

Nov2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR   302/KMK.06/2001 TENTANG IJIN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI PELAYANAN JASA PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR PADA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan kelancaranpelaksanaan penggunaan Penerimaan Negara ... Read More
22 November 2015Pengelola

22

Nov2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR    301/KMK.06/2001 TENTANG IJIN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI BIAYA SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN ALAT/ PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PADA DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan ... Read More
22 November 2015Pengelola