Dalam rangka implementasi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung AKPD) kepada Pemerintah Daerah, DJPK akan mengadakan sosialisasi pada Kamis, 17 November 2016 di Palembang.
Undangan dan informasi selengkapnya dapat dilihat pada berkas berikut.
14
Nov2016
11
Nov2016
Menteri Keuangan telah menetapkan PMK No.162/PMK.07/2016 Tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016. PMK tersebut dapat diunduh melalui tautan berikut.
11
Nov2016
Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Tahun Anggaran 2017, DJPK akan menyelenggarakan Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017. Tujuan penyelenggaraan workshop tersebut adalah agar peraturan bupati/walikota mengenai tata cara penghitungan pembagian dan penetapan ... Read More
09
Nov2016
Sesuai ketentuan PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dalam hal terdapat kurang salur Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Dana TP Guru PNSD) dan/atau Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru PNSD) pada tahun berjalan, akan diperhitungkan dengan dana cadangan atau alokasi Dana TP Guru PNSD ... Read More
04
Nov2016
Dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN-P tahun anggara 2016, perlu dilakukan pengendalian Belanja Negara, termasuk pengendalian belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pengendalian TKDD dilakukan melalui: (i) penghematan alamiah yang terdiri atas penurunan penerimaan negara yang dibagihasilkan (DBH), optimalisasi kinerja penyerapan DAK dan Dana Desa, serta penghematan TPG dan ... Read More
04
Nov2016
Dalam rangka implementasi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung AKPD) kepada Pemerintah Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan acara Sosialisasi Jabatan Fungsional AKPD 2016. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada berkas terlampir.
03
Nov2016
Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, telah ditetapkan Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah dalam rangka ... Read More