Sebagaimana diatur pada PMK Nomor 37/PMK.07/2019, 1. Untuk menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian Prestasi Kerja AKPD yang dilakukan oleh Pejabat Penilai, wajib dibentuk tim penilai kinerja instansi pada masing-masing instansi; 2. Pembentukan tim penilai kinerja instansi diatur sebagai berikut. a. tim penilai kinerja Instansi Kementerian Keuangan dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan ... Read More

Sesuai Lampiran V PMK No. 37/PMK.07/2019 tim penilai kinerja lnstansi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dibentuk oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh PPK Provinsi, Kabupaten/Kota. Susunan keanggotaan tim penilai kinerja instansi sebagai berikut. a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling kurang 3 tiga orang anggota. Selanjutnya Sekretaris tim penilai ... Read More

Besaran tunjangan kinerja Pejabat Fungsional AKPD diatur melalui Perpres Nomor 8 Tahun 2017.

JF AKPD akan tetap bertugas di daerah masing-masing dan berstatus sebagai PNS Daerah, namun akan dibina oleh DJPK selaku instansi pembina JF AKPD.

AKPD mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah, mencakup: a. manajemen penerimaan; b. manajemen pengeluaran; c. manajemen pembiayaan dan utang; d. manajemen aset; dan e. desentralisasi fiskal. selain itu, AKPD mempunyai tugas tambahan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan/atau implementasi kebijakan dibidang analisis keuangan pusat dan daerah. Lebih lengkapnya Bapak/Ibu dapat mengacu pada ... Read More

Pengangkatan JF AKPD saat ini dapat melalui pengangkatan pertama dan perpindahan dari jabatan lain. Pengangkatan melalui Inpassing telah berakhir pada 6 April 2021. Untuk lebih detilnya silahkan Bapak/Ibu untuk mengacu pada PMK No. 37/PMK.07/2019 tentang Petunjuk Teknis JF AKPD.