01 2018 PMK 199 Dandes

10

Jan2018
Dasar hukum PMK ini antara lain: PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan ... Read More
10 January 2018Humas DJPK
pmk 230

10

Jan2018
10 January 2018Humas DJPK
pmk 222

10

Jan2018
10 January 2018Humas DJPK
21 desember 2017

04

Jan2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
4 January 2018Humas DJPK
09 Email Individu DAK Nonfisik

28

Dec2017
DJPK akan melaksanakan soft launching Aplikasi DAK Nonfisik dan diharapkan setiap pemerintah daerah dapat mengakses aplikasi dimaksud. Untuk dapat melakukan login pada Aplikasi DAK Nonfisik, pemerintah daerah harus memiliki akun individu. Akun individu setiap pemerintah daerah akan didaftarkan oleh DJPK dengan menggunakan email aktif pemerintah daerah. Dalam rangka pembuatan akun ... Read More
28 December 2017Humas DJPK

21

Dec2017
Dalam rangka memperingati HUT DJPK yang ke-17, DJPK telah menggelar turnamen tenis meja yang dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 18 Desember 2017. Pelaksanaan turnamen tersebut untuk mempererat sinergi dan silaturahmi antara DJPK dengan seluruh mitra kerja DJPK. Turnamen ini diikuti oleh 32 tim, seperti kementerian terkait, pemerintah daerah, dan BUMN. Kontingen ... Read More
21 December 2017Humas DJPK

21

Dec2017
Dalam melalukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), melakukan ... Read More
21 December 2017Humas DJPK