Sehubungan dengan implementasi ketentuan penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 74 Tahun 2016 dan dalam rangka melaksanakan pelatihan kepada pemerintah daerah terkait pelaporan Dana Alokasi Khusus versi terbaru (aplikasi INOVASI DAK versi 2.1.0), DJPK akan melaksanakan Bimbingan Teknis SIKD.
Informasi lebih lanjut dapat diunduh pada tautan ... Read More
05
Dec2016
02
Dec2016
Sehubungan dengan evaluasi pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan menyelenggarakan Workshop Kajian Penyempurnaan Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Acara akan dilaksanakan pada 5 dan 6 Desember 2016 di Jakarta.
Informasi lebih lanjut dapat diunduh pada tautan berikut.
02
Dec2016
Menteri Keuangan Republik Indonesia mengharap kehadiran dan partisipasi para Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dalam acara Anugerah Dana Rakca 2016 dan Konferensi Nasional Pengelolaan Keuangan dan Pendanaan Pembangunan Daerah dan Desa. Acara tersebut akan dilaksanakan pada Rabu, 7 Desember 2016 pada pukul 11.00 WIB sampai selesai. Acara bertempat di Gedung Dhanapala, Jalan Dr. ... Read More
29
Nov2016
Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah pada tanggal 21 November 2016 dan telah diundangkan pada tanggal 22 November 2016. Peraturan pemerintah tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan ... Read More
29
Nov2016
29
Nov2016
Pada Kamis, 24 November 2016 telah dilaksanakan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana antara pemerintah pusat dengan 93 pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Acara yang digelar di Auditorium Graha BNPB, Jakarta itu, dihadiri oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan ... Read More
28
Nov2016
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-37/PK/2016 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2017. Keputusan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan ... Read More