Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Call Center: 150420 (Jam Operasional: Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB)
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tupoksi
Kewenangan
LHKPN Pejabat DJPK
Organisasi
Struktur Organisasi
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat Eselon I dan II
Profil Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Profil Sekretaris Direktorat Jenderal
Profil Direktur Dana Transfer Umum
Profil Direktur Dana Transfer Khusus
Profil Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
Profil Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Profil Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
Profil Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Kontrak Kinerja
Laporan Tahunan
PPID Tingkat I DJPK
Maklumat dan Standar Layanan
Regulasi PPID
Profil PPID
Laporan Layanan Informasi
Statistik Akses Layanan Informasi DJPK
FAQ
e-PPID
Mekanisme Permohonan
Formulir
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
Publikasi
Daftar Alokasi TKDD
TA 2021
TA 2022
TA 2023
TA 2024
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
Publikasi Lainnya
Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Contact Center DJPK
Next Post
Previous Post
Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-40/PK/2021 Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi TA. 2022
KEP-40.PK-2021 Proporsi Penerimaan Pajak Rokok
Download
8 November 2021
/
Peraturan
/
Tags:
Keputusan dan Peraturan Lainnya
Share
the Post
About
the Author
Humas DJPK
Related
Posts
Perdirjen Nomor PER- 01/PK/2013 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan Atas Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2013
Surat Edaran Nomor SE-3/PK/2014 tentang Klarifikasi atas Surat dan/atau Undangan Palsu yang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengenaan Sanksi Penangguhan dan Penghentian Penyaluran DBH CHT TA 2010
Read More
Perdirjen Nomor PER-6/PK/2018 Tentang Panduan Reviu Atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik
Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan Atas Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2012
Read More
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-19/MK.07/2016
Daftar Daerah Yang Mengalami Lebih Salur Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun 2010 dan Tata Cara Perhitungan/Pemotongannya
Mekanisme Alur Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.