Pada hari Selasa, 23 Januari 2018, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menggelar Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di aula kantor Bupati Bantul. Tema yang disampaikan dalam diseminasi ini adalah “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera”. Diseminasi ini dihadari oleh 75 Kepala Desa, 17 Camat se-Kabupaten Bantul dan pejabat yang membidangi desa di kabupaten sekitar Kabupaten Bantul. Diseminasi ini bertujuan mengkomunikasikan kebijakan Dana Desa tahun 2018, meningkatkan pemahaman para kepala desa dan aparat pemerintah daerah dalam mengelola Dana Desa, serta memperkuat sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa sehingga amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat tercapai, yaitu menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bapak Boediarso Teguh Widodo selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan turut hadir untuk memberikan keynote speech sekaligus membuka acara diseminasi tersebut. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa memasuki tahun keempat pelaksanaan Dana Desa, saat ini desa telah diperkuat kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta membina dan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, Dana Desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio ketimpangan pedesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2017. Jumlah penduduk miskin menurun dari 17,4 juta pada tahun 2014 menjadi 16,3 juta pada tahun 2017. Persentase penduduk miskin berkurang dari tahun 2015 sebesar 14,09% menjadi 13,47% pada tahun 2017. Pemerintah berkomitmen terus meningkatkan capaian tersebut sehingga Dana Desa mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa.

Jika dilihat dari capaian pelaksanaan tahun 2016 di Provinsi D.I. Yogyakarta, Dana Desa telah berkontribusi positif terhadap perbaikan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa output yang dapat dirasakan oleh masyarakat Yogyakarta antara lain telah terbangunnya 7.377,4 kilometer jalan desa, 22.755 meter jembatan, 19 unit embung desa, 1.237 unit posyandu, 223 unit polindes, 140 unit pasar desa, 814 unit PAUD desa, 802 unit sambungan air bersih, 3.225 unit drainase dan irigasi.

Mulai tahun 2018, pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai. Program Padat Karya Tunai atau Cash For Work sendiri merupakan program pemerintah terkait kebijakan Dana Desa agar penggunaan Dana Desa di masing-masing daerah dapat lebih difokuskan kepada pekerjaan Labor Intensive dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa. Pada prinsipnya, pelaksanaan Cash For Work diharapkan dapat dilakukan secara swakelola oleh desa, menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja setempat, dan bahan baku setempat. Adapun yang menjadi sasaran utama program Cash For Work ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori menganggur, setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima Program Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah gizi (stunting). Dengan begitu, diharapkan pengelolaan Dana Desa ke depannya dapat lebih optimal dalam menciptakan lapangan kerja di desa; meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat desa; serta menumbuhkan permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa.

Terakhir, Direktur Jenderal mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan Desa setempat untuk segera menyelesaikan (1.) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (2.) Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa; dan (3.) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2018 dapat segera dilakukan.