Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
PDRD Lens
LPEFD
Buku Himpunan
Publikasi Lainnya
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Hot News
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
Rincian Dana Desa per Desa TA 2025
S-25/MK.7/2024 tentang Permintaan Penyampaian LKPD TA 2023 dan Perubahan APBD TA 2024
S-71/MK.7/2023 tentang Permintaan Penyampaian APBD 2024
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
Rincian Dana Desa per Desa TA 2025
S-25/MK.7/2024 tentang Permintaan Penyampaian LKPD TA 2023 dan Perubahan APBD TA 2024
S-71/MK.7/2023 tentang Permintaan Penyampaian APBD 2024
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
Rincian Dana Desa per Desa TA 2025
S-25/MK.7/2024 tentang Permintaan Penyampaian LKPD TA 2023 dan Perubahan APBD TA 2024
S-71/MK.7/2023 tentang Permintaan Penyampaian APBD 2024
Berita Terkini
Selengkapnya..
Majalah Media Defis Raih Silver Winner pada PR Indonesia Awards 2026
Selengkapnya..
Siaran Pers - Kemenkeu dan Kemendagri Perkuat Kebijakan DAK Non Fisik melalui Kunjungan Kerja dan Diskusi Lintas Stakeholder di Merauke
Selengkapnya..
Waspada! Pemberitahuan Informasi Tidak Benar (Hoax)
Pemberitahuan ke Daerah
Selengkapnya..
Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025
Selengkapnya..
Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor SE-3/MK.08/2025 dan 900.1.1/9902/SJ tentang Pemenuhan Belanja yang Bersifat Wajib dan Mengikat pada APBD TA 2026
Selengkapnya..
Pedoman Teknis Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah Berlandaskan Keberlanjutan di Indonesia
Peraturan Terkini
Selengkapnya..
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
Selengkapnya..
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Selengkapnya..
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas PMK Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer Ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat
DATA DAN INFORMASI
PERATURAN
PERHITUNGAN TRANSFER KE DAERAH
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMBIAYAAN, HIBAH DAN PEN DAERAH
ALOKASI DAN REALISASI TKD
APBD
VIDEO
INOVASI DJPK
×
TAP MPR
|
UNDANG-UNDANG
|
PERATURAN PEMERINTAH
|
PERATURAN PRESIDEN
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
|
KEPUTUSAN DAN PERATURAN LAINNYA
|
KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN
|
×
KEBIJAKAN UMUM ALOKASI
|
FORMULASI
|
DATA DASAR
|
×
DATA DAN INFORMASI PDRD
|
PERJANJIAN KERJA SAMA
|
×
PEMBIAYAAN DAERAH
|
HIBAH DAERAH
|
PINJAMAN PEN
|
×
KEBIJAKAN UMUM PENYALURAN
|
ALOKASI DAN REALISASI TAHUN BERJALAN
|
ALOKASI DAN REALISASI HISTORIS
|
×
KEBIJAKAN PENYAMPAIAN APBD
|
ANGGARAN DAN REALISASI
|
DATA KEUANGAN DAERAH SEBELUM 2006
|
DATA KEUANGAN DAERAH MULAI 2006
|
×
AKTIVITAS DJPK
|
DJPK EDUKASI
|
×
INOVASI DJPK
|
BETTER W/ DJPK
|
BEDAH DATA
|
APLIKASI
CAPAIAN OUTPUT TKDD
Info Selengkapnya..
Waspada Terhadap Oknum Yang Menjanjikan Bantuan Terkait Alokasi TKDD. Seluruh Layanan DJPK Tidak Dikenakan Biaya. Dukung Kami Tetap Bersih dan Berintegritas.
ESELON 1
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
Kementerian Keuangan
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Pusat Statistik
