Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD), serta UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN TA 2026, perlu kiranya untuk melakukan ...
KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN
25
Feb
22
Jan
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum merupakan kebijakan yang memberikan pengaturan terkait pengelolaan DBH dan DAU mulai dari pengalokasian, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
Rancangan PMK tersebut akan menggantikan pengaturan sebelumnya, yakni PMK Nomor 67
Tahun 2024. Penggantian PMK tersebut dilakukan demi peningkatan efisiensi, ...
21
Jan
Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) per provinsi telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan ...
29
Dec
Sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis ...
24
Dec
Terjadinya perubahan kebijakan berupa pengalihan kewenangan di bidang kehutanan dari kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi ...
18
Dec
Bahwa di sebagian wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat telah terjadi bencana alam dan berdampak pada kerusakan sarana dan prasarana serta korban jiwa yang besar, sebagaimana arahan Presiden perlu dilakukan dukungan percepatan proses penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam di daerah terdampak bencana dimaksud. Presiden ...
12
Dec
Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan ...
12
Dec
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility merupakan kebijakan yang memberikan pengaturan terkait pengelolaan dana Treasury Deposist Facility yang bersumber dari penyaluran DAU dan/atau DBH non earmaked.
Rancangan PMK tersebut akan menggantikan pengaturan sebelumnya, yakni PMK Nomor 19 Tahun ...
11
Dec
Dalam rangka refocusing/penajaman jenis-jenis kegiatan dan subkegiatan yang dapat didanai dari DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan, bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum, maka diperlukan perubahan daftar/list kegiatan dan/atau subkegiatan yang menjadi indikator tingkat kinerja dalam mendukung penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan, bidang Kesehatan ...