DAU dan DBH merupakan dana yang bersifat semi block grant yang artinya terdapat penggunaan yang sudah ditentukan sebagaimana peruntukkannya. Terkait penggunaan DTU (DAU/DBH) 2021, terdapat kegiatan yang sudah ditetapkan peruntukkan sesuai PMK Nomor 17/PMK.07/2021, yaitu Penggunaan 25% dari DTU untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah dan 8% dari DAU ... Read More

Silakan kirimkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan surat pernyataan komitmen jika sudah tersedia. Lampiran PPN dan PPh disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Pemda harus menyesuaikan kegiatan dengan pengaturan pada PMK Nomor 19/PMK.07/2021. Dalam hal pemda melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan penggunaan pada PMK dimaksud, maka pemda diminta untuk menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Penganggaran jenis dana transfer yang sifatnya earmarked atau telah ditentukan penggunaannya dapat dilakukan mendahului perubahan APBD atau dengan menyusun ... Read More

Penggunaan DBH DR TA 2021 telah diatur dalam PMK Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang dapat diunduh melalui tautan berikut: https://jdih.kemenkeu.go.id/in/page/dokumen-peraturan/bd3e0930-9bd1-4e7f-bee5-08d8dc54614d

Permasalahan dalam pelaksanaan transfer DBH adalah penyelesaian atas kurang bayar dan lebih bayar DBH. Alokasi dari Kurang Bayar (KB) DBH dan Lebih Bayar (LB) DBH yang cukup besar, maka permasalahan dalam penyelesaian kurang bayar DBH terkait dengan ketersediaan alokasi dalam APBN, sehingga penyelesaian pembayarannya dianggarkan secara bertahap di dalam ... Read More

DBH bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari penerimaan negara yang dibagihasilkan, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DBH setiap daerah dibagihasilkan dari rencana penerimaan negara yang dibagihasilkan dalam UU APBN berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan ... Read More