Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, maka Menteri Keuangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran ... Read More

Berdasarkan hasil rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 mengenai Dana Alokasi Khusus antara Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah, maka ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2006 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128 / PMK.07 ... Read More

Dalam Rangka Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 untuk Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk itu Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2006 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129 / PMK.07 / 2006 TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA PENYESUAIAN TAHUN ... Read More

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.07/2006 TENTANG TATACARA PENERBITAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PUBLIKASI INFORMASI OBLIGASI DAERAH MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ... Read More

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, maka Menteri Keuangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171.1 tahun 2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009. View | PMK Nomor 171.1 Tahun 2008 View | Lampiran PMK Nomor 171.1 Tahun 2008

Dalam melaksanakan Pasal 34 Ayat (3) huruf b angka (4) dan (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Pasl 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber ... Read More