PMK 50/PMK.07/2017 merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016 yang sebelumnya merevisi PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan TKDD. Adanya beberapa kali revisi atas kebijakan TKDD tersebut perlu dilakukan guna memperbaiki beberapa ketentuan mengenai pengelolaan TKDD, terutama sisi pengalokasian, penyaluran dan pelaporan, serta efektivitas penggunaan TKDD.
13
Apr2017
11
Apr2017
Dalam APBN TA 2017 terdapat 2 jenis DAK Nonfisik, yaitu Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Penyaluran Dana TKG dan Dana Pelayanan Adminduk kepada daerah penerima dilakukan sesuai dengan PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan TKDD yakni secara triwulanan untuk Dana TKG dan secara sekaligus untuk Dana ... Read More
05
Apr2017
Sehubungan dengan pengembalian sisa Dana BOS TA 2011, pemerintah daerah kabupaten dan kota wajib mengembalikan sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 ke Rekening Kas Umum Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah ... Read More
05
Apr2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
31
Mar2017
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2017 tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan I pada Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 27 Maret 2017, berikut disampaikan softcopy salinan peraturan dimaksud.
30
Mar2017
Sebagaimana dimaklumi bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa kewenangan/urusan pemerintahan yang dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota dan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Pengalihan kewenangan tersebut akan memberikan dampak terhadap beban belanja pemerintah daerah, termasuk di antaranya belanja pegawai.
Menindaklanjuti ... Read More
27
Mar2017
Bahan paparan dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 dan Knowledge Sharing Keberhasilan Kepala Daerah yang dilaksanakan di Makassar, 23 Maret 2017 dapat diunduh melalui tautan berikut.