PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PENGAMANAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah; bahwa untuk tertib administrasi dan pemanfaatan barang milik/ kekayaan negara ... Read More

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat; bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan optimalisasi tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan Undang-undang Nomor ... Read More

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN JUMLAH KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, SERTA JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mencapai dan menjaga kestabilan ekonomi makro diperlukan kinerja fiskal yang sehat dan berkesinambungan; bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja fiskal ... Read More

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  11  TAHUN  2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7  TAHUN 1977  TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan gaji yang diterima dan untuk meningkatkan ... Read More

View | PP No. 110 th. 2000

Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah