Dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja di daerah, beberapa langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat antara lain: Menerapkan kebijakan pelaksanaan transfer ke daerah berdasarkan kinerja penyerapan anggaran dan output di daerah, Melakukan monitoring posisi kas dan simpanan pemda di perbankan, Memberlakukan sistem reward/punishment. Reward diberlakukan antara lain melalui Dana Insentif ... Read More

Untuk mengatasi adanya simpanan pemda di perbankan yang tidak wajar, langkah yang dilakukan pemerintah:  Pemerintah dapat melakukan konversi penyaluran DAU dan/atau DBH kedalam SBN bagi daerah yang memiliki posisi kas tidak wajar (sesuai ketentuan PMK Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan /atau DAU Dalam Bentuk Non Tunai). Dengan demikian ... Read More

Komposisi pendapatan daerah dalam APBD 2017 secara nasional terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 24,18% TKDD sebesar 66,11% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 9,71%

Komposisi belanja daerah dalam APBD 2017 secara nasional terdiri dari : Belanja Modal sebesar 21,07% Belanja Pegawai sebesar 38,50% Belanja barang dan jasa sebesar 22,22% dan Belanja lainnya sebesar 18,21%

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2016, realisasi belanja daerah pada semester pertama rata-rata berada pada kisaran 33,32%, dan pada semester kedua realisasi belanja secara rata-rata mencapai 92,02%.

Beberapa kendala yang umumnya dihadapi daerah sehingga pelaksanaan belanja daerah tidak tepat waktu antara lain : penetapan Perda APBD yang terlambat, menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan; terjadinya gagal lelang, sehingga pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output; dan belum selesainya persiapan pelaksanaan kegiatan, misalnya ... Read More