21

Dec2017
21 December 2017Humas DJPK

21

Dec2017
21 December 2017Humas DJPK

21

Dec2017
21 December 2017Humas DJPK
15 des

21

Dec2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
21 December 2017Humas DJPK
08 Feature DBH kurang lebih bayar

20

Dec2017
Dasar hukum Penerbitan PMK ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Latar belakang dan gambaran umum isi ... Read More
20 December 2017Humas DJPK
08 Feature DBH CHT

20

Dec2017
Dasar hukum penerbitan PMK ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Latar belakang dan gambaran umum isi PMK a. Rincian DBH CHT ... Read More
20 December 2017Humas DJPK
08 Feature Pajak Rokok

11

Dec2017
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2017 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2018. Keputusan Direktur Jenderal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor ... Read More
11 December 2017Humas DJPK