17
Jan2017
17
Jan2017
Dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN Perubahan Tahun 2016, Pemerintah telah melakukan pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, antara lain dilaksanakan melalui kebijakan penundaan sebagian DAU, pada bulan September, Oktober, November, dan Desember tahun 2016 untuk 169 daerah dengan jumlah Rp19,4 triliun. Kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ... Read More
13
Jan2017
Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, kiranya perlu diinformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dimohon untuk dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik di bidang masing-masing.
13
Jan2017
Jakarta, 12/01/2016 DJPK – Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 di Aula Mezanin Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan telah dilangsungkan kegiatan Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan dengan tema Evaluasi 2016 dan Rencana 2017 "Menyambut Tahun 2017: Prospek dan Tantangan 2017". Acara yang dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I dan ... Read More
09
Jan2017
Sehubungan dengan pelaksanaan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung APKD), Kementerian Keuangan cq. DIrektorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pembina Jafung AKPD perlu menginformasikan kepada seluruh Pemerintah Daerah bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Inpassing Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
Berkenaan dengan hal ... Read More
06
Jan2017
Kementerian Keuangan menyelenggarakan konferensi pers terkait realisasi pelaksanaan APBN-P 2016 (sementara) pada Selasa, 3 Januari 2017. Bertempat di Aula Mezanine Gedung Juanda I, konferensi pers yang bertema “Menjaga APBN sebagai Instrumen Kebijakan yang Kredibel, Efektif, dan Efisien serta Berkelanjutan” itu dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menteri Keuangan menyampaikan ... Read More
30
Dec2016
Permintaan Data NPWP Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/MK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), daerah wajib menyampaikan rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya. Kewajiban menyampaikan rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya tersebut merupakan salah satu prasyarat penyaluran TKDD sebagaimana diamanatkan dalam PMK ... Read More