Akhir-akhir ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI menerima pengaduan dari beberapa Pemerintah Daerah atas adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengaku-ngaku telah memperjuangkan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dengan meminta imbalan uang dan mengancam akan memotong pengeluaran Dana Alokasi Umum (DAU) daerah yang bersangkutan jika tidak mau ... Read More
25
Nov2016
25
Nov2016
Dalam rangka implementasi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung AKPD) kepada pemerintah daerah, DJPK akan menyelenggarakan Sosialisasi Jafung AKPD di Bali. Informasi selengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut ini.
22
Nov2016
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 21-24 November 2016. Bahan paparan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat diunduh ... Read More
14
Nov2016
Dalam rangka implementasi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung AKPD) kepada Pemerintah Daerah, DJPK akan mengadakan sosialisasi pada Kamis, 17 November 2016 di Palembang.
Undangan dan informasi selengkapnya dapat dilihat pada berkas berikut.
11
Nov2016
Menteri Keuangan telah menetapkan PMK No.162/PMK.07/2016 Tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016. PMK tersebut dapat diunduh melalui tautan berikut.
11
Nov2016
Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Tahun Anggaran 2017, DJPK akan menyelenggarakan Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017. Tujuan penyelenggaraan workshop tersebut adalah agar peraturan bupati/walikota mengenai tata cara penghitungan pembagian dan penetapan ... Read More
09
Nov2016
Sesuai ketentuan PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dalam hal terdapat kurang salur Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Dana TP Guru PNSD) dan/atau Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru PNSD) pada tahun berjalan, akan diperhitungkan dengan dana cadangan atau alokasi Dana TP Guru PNSD ... Read More