Bahwa untuk meningktakan efisiensi pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 / PMK.07/2010. View | PMK Nomor 126/PMK.07/2010 View | Lampiran PMK Nomor 126/PMK.07/2010

Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu ... Read More

Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan pengahsilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi ... Read More

Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagiGuru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi ... Read More

Bahwa dalam rangka penetapan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2003, 2007 dan 2009 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana ... Read More

Penetapan alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 didasarkan pada data alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi penghasil Cukai Hasil Tembakau dan/atau provinsi penghasil tembakau View | PMK NOMOR 115/PMK.07/2010