gambar_default

16

Dec2015
Sehubungan dengan penyaluran Dana Desa tahap III, berikut daftar daerah yang belum disalurkan Dana Desa tahap III dimaksud dikarenakan belum menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II. Batas akhir penyampaian laporan dimaksud paling lambat tanggal 18 Desember 2015 pukul 17.00 WIB dan dapat disampaikan melalui email ... Read More
16 December 2015beny Iswaril

01

Dec2015
1 December 2015Humas DJPK

25

Nov2015
Dalam rangka penetapan Alokas Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat yang telah dialokasikan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 View ... Read More
25 November 2015Pengelola

25

Nov2015
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sangsi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau View | PMK 84/PMK.07/2008
25 November 2015Pengelola

25

Nov2015
Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, untuk itu Menteri Keuangan perlu menetapkan Peraturan Menteri ... Read More
25 November 2015Pengelola

25

Nov2015
Sehubungan dengan adannya perubahan rencana penerimaan pajak Penghasilan Pasal 21 untuk wilayah Provinsi Jawa Barat dan perubahan penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan ini Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan ... Read More
25 November 2015Pengelola

25

Nov2015
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah serta Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ... Read More
25 November 2015Pengelola