bahwa untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan Daerah dengan ditetapkannya Keppres No. 64 Tahun 2001 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 ke dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2001 perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 556/KMK.03/2000 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terkahir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1997;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2001 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 556/KMK.03/2000 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS.

Pasal I

Mengubah Bab II Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.03/2000 sehingga menjadi sebagai berikut :

Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan DA-DAU sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kepada masing-masing gubernur dan bupati/walikota serta Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) bersangkutan.

Atas dasar DA-DAU gubernur/bupati/walikota mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPKN setempat enam hari kerja sebelum tanggal 1 bulan berkenaan sebesar 1/12 dari pagu yang tercantum dalam DA-DAU dengan dilampiri bukti penerimaan (kuitansi).

Pencairan DAU untuk bulan pertama setiap awal tahun anggaran, KPKN menerbitkan SPM-LS termaksud dalam ayat (3) pada tanggal 2 Januari tahun anggaran berkenaan.

Pasal II