Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443     Call Center: 150420 (Jam Operasional: Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB)

Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil dalam kaitannya dengan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil dalam kaitannya dengan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat.

View | PMK 129/PMK.07/2008

/ Peraturan / Tags:

Share the Post

About the Author

Pengelola

Related Posts

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi HAsil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
Read More
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan TKDD TA 2020 Untuk Mendukung Penanganan COVID-19 dan PEN
PMK Nomor 79/PMK.07/2014
Perkiraan Alokasi DBH SDA Migas dalam rangka Otsus di Provinsi Papua Barat TA 2012
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010
Read More
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009

Comments

Comments are closed.