Apabila APBDesa sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa  dan besaran ADD yang diterima Desa mencukupi untuk dilakukan kebijakan penyetaraan Siltap dan Siltap yang diterima Kades dan Perangkat Desa masih dibawah besaran minimal yang ditetapkan dalam PP sepanjang Perkada tentang besaran Siltap Kades dan Perangkat Desa telah dilakukan revisi dan telah ditetapkan, ... Read More

Apabila APBDesa belum ditetapkan dengan Peraturan Desa  dan besaran ADD yang diterima Desa mencukupi untuk dilakukan kebijakan penyetaraan Siltap, sepanjang Perkada tentang besaran Siltap Kades dan Perangkat Desa telah dilakukan revisi dan telah ditetapkan Bupati/Wali kota, dapat dilakukan penyesuaian besaran Siltap Kades dan Perangkat Desa melalui pembahasan dan penetapan APBDesa ... Read More

Peraturan yang menjadi rujukan dalam melakukan Perubahan APBDesa terkait penyetaraan Siltap Kades dan Perangkat Desa adalah PP No. 11 Tahun 2019 dan Perkada yang mengatur besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Substansi yang diatur dalam PP 43/2014 tetap berlaku sepanjang tidak dirubah dalam PP 47 tahun 2015. Demikian Pula substansi pengaturan dlam PP 43/2014 dan PP 47/2015 tetap berlaku sepanjang tidak dirubah dalam PP 11/2019. Pengaturan Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam PP 60/2014 sebagaimana dirubah terakhir dengan PP 8/2016 ... Read More