Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443     Call Center: 150420 (Jam Operasional: Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB)

17

Apr2020

Apakah perlu dilakukan perubahan APBDesa untuk mengakomodir alokasi penghasilan tetap akibat perubahan PP 43 tahun 2014 ke PP 11 tahun 2019?

0  
APBDesa dapat dilakukan perubahan melalui APBDesa perubahan atau melalui perkades penjabaran APBDes apabila besaran ADD yang diterima Desa mencukupi untuk dilakukan kebijakan penyetaraan Siltap dan Siltap yang diterima Kades dan Perangkat Desa masih dibawah besaran minimal yang ditetapkan dalam PP sepanjang Perkada tentang besaran Siltap Kades dan Perangkat Desa telah ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020

Komponen Penghasilan tetap dan tunjangan apa saja yang dapat didanai dari 30% alokasi APBDesa?

0  
Paling banyak 30% (tiga  puluh  per  seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai: penghasilan tetap dan  tunjangan kepala  Desa, sekretaris Desa,  dan  perangkat  Desa  lainnya; dan tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
17 April 2020papdua

17

Apr2020

Bagaimana merubah APBDesa dengan adanya kebijakan perubahan penghasilan tetap?

0  
Jika APBDesa sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa, apakah perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan PP No. 11 Tahun 2019? Apabila APBDesa sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa dan besaran ADD yang diterima Desa mencukupi untuk dilakukan kebijakan penyetaraan Siltap dan Siltap yang diterima Kades dan Perangkat Desa masih dibawah besaran minimal ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020

Apakah ada pembatasan alokasi insentif RT/RW dan belanja operasional Pemerintahan Desa?

0  
Besaran belanja operasional dan insentif RT/RW termasuk dalam paling sedikit 70% belanja APBDesa digunakan untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan  pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian belanja APBDes untuk belanja operasional dan insentif RT/RW dilaksanakan secara efisien dan efektif dan diupayakan seminimal mungkin menggunakan Dana Desa dari APBN ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020

Dengan adanya PP No. 11 Tahun 2019 apakah Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu disesuaikan?

0  
Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah sejalan dengan ketentuan perubahan dalam PP No. 11 Tahun 2019, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan Permendagri dan dengan perubahan PP tersebut ketentuan baru dapat langsung diterapkan tanpa menunggu pengaturan dalam Permendagri.
17 April 2020papdua

17

Apr2020

Bagaimana prioritas penggunaan Dana Desa setelah adanya PP No. 11 Tahun 2019? Apakah diperlukan penyesuaian terhadap Permendes No 16 tahun 2018

0  
Prioritas penggunaan Dana Desa sesuai PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana terakhir dirubah dengan PP No. 8 Tahun 2016 tetap diprioritaskan untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, namun dengan diberlakukannya PP No.11 Tahun 2019 Dana Desa dimungkinkan digunakan untuk menutupi kekurangan belanja operasional pemerintah Desa dan insentif RT/RW secara selektif. ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020

PP No. 11 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua dari PP No 43 tahun 2014, terutama pasal 81 dan 81 A tentang penyetaraan penghasilan tetap telah disahkan sebelum RPP tentang kenaikan gaji PNS ditetapkan. Apakah ada implikasi dalam pelaksanaannya, jika seandainya RPP tentang gaji PNS tidak sesuai dengan golongan II/a?

0  
PP No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Gaji PNS sudah ditetapkan dan besaran gaji golongan II/a masa kerja 0 tahun telah sesuai dengan besaran minimal penghasilan tetap perangkat Desa yang ditetapkan dalam PP No. 11 Tahun 2019, sehingga diharapkan tidak akan terjadi permasalahan dlam implementasinya.
17 April 2020papdua