Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik atau pembangunan infrastruktur daerah yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan yang dapat dibiayai dari Obligasi Daerah adalah kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, seperti: pelayanan air minum; penanganan limbah dan persampahan; transportasi; rumah sakit; ... Read More

Persiapan di daerah (pembentukan tim, penentuan kegiatan, penyiapan dokumen dan permintaan ijin DPRD); Permintaan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri; Pengajuan usul kepada Menteri Keuangan; Pra regestrasi dan regestrasi di OJK; dan Penawaran umum di Pasar Modal.

Mendapat persetujuan prinsip dari DPRD yang meliputi: persetujuan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD; kesediaan pembayaran pokok dan bunga sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah; kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah. Mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Audit terakhir ... Read More

Kerangka Acuan Kegiatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berkenaan; Perhitungan jumlah kumulatif pinjaman pemerintah daerah dan defisit APBD; Perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR); Surat persetujuan prinsip DPRD; Struktur organisasi, perangkat kerja, dan SDM unit pengelola Obligasi Daerah.

Penilaian Administrasi : Kelengkapan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah; Kesesuaian format dokumen; Kesesuaian informasi antar dokumen; dan Kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah. Penilaian Keuangan : Jumlah kumulatif pinjaman; Debt service coverage ratio (DSCR); dan Jumlah defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman.