Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
View | PP No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
View | PP No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang ... Read More
21
Nov2015
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
View | PP No. 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta ... Read More
21 November 2015Pengelola
21
Nov2015
Bahwa untuk memperluas investasi pemerintah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, serta memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, perlu mengganti PP No. 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah.
View | PP No. 01 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
21 November 2015Pengelola
21
Nov2015
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan ... Read More
21 November 2015Pengelola
21
Nov2015
Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejaterahan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah gaji pokok PNS sebagai mana diatur dalam PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan ... Read More
21 November 2015Pengelola
21
Nov2015
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2000
TENTANG
TATACARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf ... Read More
21 November 2015Pengelola