MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 327/KMK.03/2001
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
KANTOR WILAYAH VII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA BARAT
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 sampai dengan tahun 1991 di Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat, yang ... Read More
22
Nov2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 304/KMK.06/2001
TENTANG
IJIN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERASAL DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKWENSI RADIO
PADA DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Departemen ... Read More
22 November 2015Pengelola
22
Nov2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 302/KMK.06/2001
TENTANG
IJIN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSUMBER DARI PELAYANAN JASA PENGUJIAN TIPE KENDARAAN
BERMOTOR PADA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI
KENDARAAN BERMOTOR, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan kelancaranpelaksanaan penggunaan Penerimaan Negara ... Read More
22 November 2015Pengelola
22
Nov2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 301/KMK.06/2001
TENTANG
IJIN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSUMBER DARI BIAYA SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN ALAT/
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PADA DIREKTORAT JENDERAL POS DAN
TELEKOMUNIKASI, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
:
bahwa dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan ... Read More
22 November 2015Pengelola
22
Nov2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 290/KMK.03/2001
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
KANTOR WILAYAH XV DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
MALUKU DAN IRIAN JAYA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 sampai dengan tahun 1992 di Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Pajak Maluku ... Read More
22 November 2015Pengelola
22
Nov2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 154/KMK.07/2001
TENTANG
BENTUK DAN TATACARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi ... Read More
22 November 2015Pengelola
22
Nov2015
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141 / KMK.07 / 2001
T E N T A N G
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang ... Read More
22 November 2015Pengelola