bahwa mengingat beberapa Daerah Provinsi sudah menetapkan Peraturan Daerah yang mengenakan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di atas 5%, Pemerintah perlu menyesuaikan tarif PBB-KB dengan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam rangka stabilisasi harga bahan bakar kendaraan bermotor ... Read More

Perpres Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011 View | Perpres Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

Berdasarkan ketentuan PP No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pemerintah melakukan perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum daerah, provinsi, kabupaten dan kota untuk tahun 2010. View | Perpres No. 53 Tahun 2009 View | Lampiran Perpres No. 53 Tahun 2009

View | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah, pada tanggal 6 Januari 2003, telah dikeluarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003.   View | Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2003 Tentang Rincian Dana ... Read More

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,perlu diberikan tunjangan yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya, dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan ini ditetapkan Peraturan Presieden tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan.   View | Perpres ... Read More