Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, untuk itu Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2009 (PDF) tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 23 /PMK.07/2009
TENTANG
PERKIRAAN ALOKASI DANA ... Read More
12
Jan2016
09
Jan2016
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, untuk itu Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2009 (PDF) tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ... Read More
09
Jan2016
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, untuk itu Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri ... Read More
09
Jan2016
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 195/PMK.07/2008
TENTANG
PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2009
MENTERI ... Read More
09
Jan2016
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009
View | PMK No. 160.1 Tahun 2008
View ... Read More
07
Jan2016
Peraturan Tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Non Tunai :
Download:
1. PMK 235/PMK.07/2015 Tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Non Tunai
2. Perdirjen Tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran DBH dan/atau DAU
3. Surat Edaran Tentang Tatacara Penyampaian Data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan
06
Jan2016
Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota
di Seluruh Indonesia
Sesuai amanat PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No.65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan PMK No.04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaikan Informasi Keuangan Daerah , disebutkan bahwa Pemda menyampaikan Informasi Keuangan Daerah berupa APBD kepada Menteri Keuangan cq. ... Read More