FAQ Hibah dan Dana Desa

25

Aug2017
25 August 2017Humas DJPK
Feature Image – Rekon APTD

25

Aug2017
Sesuai dengan amanat Pasal 113 PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Rekomendasi BPK RI, bahwa dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran TKDD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran TKDD. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami ... Read More
25 August 2017Humas DJPK
Status Raperda 10 Agustus

25

Aug2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
25 August 2017Humas DJPK
Status Raperda 3 Agustus

25

Aug2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
25 August 2017Humas DJPK
Feature-Image Ponggok

24

Aug2017
Bahan paparan dapat diunduh melalui tautan berikut    
24 August 2017Humas DJPK
Feature Image-Recovered1

16

Aug2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
16 August 2017Humas DJPK
PDRD 1

12

Aug2017
1.Apakah Pemerintah Daerah boleh memberikan insentif pemungutan pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam hal pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)? Boleh, sepanjang telah mencapai/melampaui target yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut ... Read More
12 August 2017Humas DJPK