Peran camat sangat strategis dalam membina pengelolaan keuangan desa baik selaku skpd yang paling dekat dengan desa, maupun selaku skpd yang secara khusus ditugaskan oleh pp dan permendargi untuk melaksanakan binwas penyelenggaraan pemdes/ keuangan desa.
PP 43/2014 Pasal 154 ayat (1), Camat/ sebutan lain melakukan tugas Pembinaan dan pengawasan ... Read More
17
Apr2020
a. Penyaluran RKUN-RKUD dalam 3 tahap:
Tahap I = 20 % (Paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan Juni)
Persyaratan Penyaluran:
Perda APBD;
Perkada tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
Tahap II = 40% (Paling cepat bulan Maret paling lambat minggu keempat bulan Juni)
Persyaratan Penyaluran:
Laporan realisasi penyaluran ... Read More
17 April 2020papdua
17
Apr2020
a. Penyaluran RKUN-RKUD dalam 2 tahap:
Tahap I dan Tahap 2 = 20 % + 40 % (Paling cepat bulan Januari paling lambat minggu keempat bulan Juni)
Persyaratan Penyaluran:
Perda APBD;
Perkada tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
Daftar kinerja penyaluran baik
Tahap III = 40% (Paling cepat bulan Juli paling lambat Desember)
Persyaratan Penyaluran:
Laporan realisasi penyaluran TA ... Read More
17 April 2020papdua
17
Apr2020
Tidak boleh, sesuai dengan Pasal 81 PP No 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa gaji dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
17 April 2020papdua
17
Apr2020
Perbedaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terdapat pada sumber dananya. Dana Desa bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH.
17 April 2020papdua
17
Apr2020
Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan;
penambahan dan/atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan.
17 April 2020papdua