UU No. 28 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut: Pasal 1 angka 23, Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pasal 37 ayat (1) dan (2), bahwa Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan ... Read More

Pemerintah Daerah tetap dapat memungut PKB atas alat berat dan alat besar selama belum diundangkannya UU pengganti UU Nomor 28 Tahun 2009 atau sampai dengan masa tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya putusan MK tersebut berakhir (10 oktober 2020). Apabila setelah masa tenggang waktu 3 (tiga) tahun tersebut telah berakhir ... Read More

PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, mengatur sebagai berikut: Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jumlah pembayaran kepada hotel termasuk: jumlah pembayaran setelah potongan harga, dan jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap. Jumlah yang seharusnya dibayar ... Read More

UU No. 28 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut: Pasal 33 ayat (1) bahwa Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Pasal 34 bahwa Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. PP No. 55 ... Read More

Sesuai Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah dan hal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 bahwa Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Dalam penjelasan UU No. 28 Tahun 2009 juga ditegaskan bahwa jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang.